You are here

Bupati Tak Pernah Hadiri Reses DPRD Sumut

BPK Didesak Segera Audit Total Proyek BDB Simalungun Rp 108 M

MEDAN, MANDIRI

Tim IX DPRD Sumut gagal  meninjau realisasi proyek BDB (Bantuan Daerah Bawahan) yang anggarannya bersumber dari APBD Sumut TA 2012 di Pemkab Simalungun senilai Rp108 miliar lebih, karena Pemkab mengutus SKPD (Satuan Kerja Perangkat daerah) yang tidak berkompeten (tidak mengetahui) lokasi proyek, sehingga BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Sumut didesak segera turun untuk melakukan pemeriksaan atau audit total.

Hal itu diungkapkan Ketua Tim IX DPRD Sumut Janter Sirait SE didampingi  anggota H Ajib Shah, Irwansyah Damanik, SAg, Japorman Saragih, Rinawati Sianturi, M Agustina dan A Arba kepada wartawan, Senin (8/7) di DPRD Sumut seusai melakukan Kunker (kunjungan kerja) ke Pemkab Simalungun dan Pemko Pematangsiantar yang dihadiri 3 Kabag di pemkab Simalungun.

Ajib Shah mengungkapkan kekecewaannya, sudah beberapa kali anggota DPRD Sumut melakukan Kunker (kunjungan kerja) maupun Reses ke Pemkab Simalungun, tapi tidak pernah dihadiri Bupati Simalungun. Hal ini menunjukkan Pemkab Simalungun tidak punya keperdulian dan tidak merespon dengan kelanjutan pembangunan di Kabupaten Simalungun.

Padahal, lanjut Ajib yang juga Ketua FPGolkar itu, Tim IX datang ke Simalungun, tidak hanya sekedar melakukan cross chek terhadap penggunaan BDB yang dikerjakan Pemkab Simalungun, sebesar Rp108,589 milyar lebih, tapi juga membahas pembagian “kue” pembangunan dari APBD Propsu 2014 untuk Simalungun, agar porsinya lebih besar.

“Tim IX ingin mengetahui apakah dana BDB itu sudah dilaksanakan tepat sasaran atau ada kendala yang dihadapi.Tapi Bupati Simalungun tidak pernah mau tahu dan hal ini terjadi sudah berulangkali. Perilaku-prilaku seperti ini sangat mengecewakan,” tandas Ajib kesal seraya meminta ketua tim untuk menutup pertemuan dengan Pemkab Simalungun yang hanya dihadiri 3 orang Kabag.

Janter Sirait maupun Rinawati Sianturi juga menyatakan kecewaannya terhadap Pemkab Simalungun yang kurang merespon terhadap upaya-upaya DPRD Sumut dari Dapil IX berjuang mendapatkan “kue” pembangunan dari APBD Propsu melalui dana BDB untuk masyarakat Simalungun.

“Harusnya kita saling kerjasama, sehingga sektor-sektor pembangunan mana menjadi prioritas untuk dibantu APBD Propsu. Kalau Bupatinya juga tidak respon, gimana kita tahu apa yang perlu dibantu,” ujar Rinawati Sianturi sembari menambahkan, dari Rp108,589 milyar lebih dana BDB yang diperoleh Simalungun, tidak diketahui realisasi penggunaannya, apakah sudah terlaksana 100 persen atau hanya sekian persen, ada anggaran  sisa atau proyeknya fiktif sama sekali.

Dicontohkannya, ada tertera dana BDB digunakan untuk bantuan kesejahteraan guru sebesar Rp10,237 milyar lebih, apakah mengalami sisa seperti di Pamatang Siantar akibat adanya guru yang mendapat dana sertifikasi. Kemudian, biaya untuk bidang pertanian dan sumber daya air masing-masing Rp1 milyar lebih, tidak diketahui peruntukannya dan lokasinya.

Contohnya lagi, biaya untuk peningkatan Jalan Jurusan Serbelawan-Simpang Mangga Kecamatan Dolok Batu Naggar-akses Jalan Nasional/Kecamatan Bandar Huluan sepanjang 8000 m x 3,5 m, tertera sebesar Rp1,8 milyar. Kemudian untuk peningkatan jalan jurusan simpang Sigondrang-Naga Silou Huluan-huta Saing-Saran Ganjang-Meriah Dolok-Saran Padang dengan beberapa tempat retrase di Kecamatan Raya-akses Jalan Propinsi/ Kecamatan Dolok Silou-akses Jalan Propinsi tertera Rp23,750 milyar dari BDB juga tidak dapat ditinjau.

Janter mengakui, masih banyak lagi, proyek yang penggunaan anggaran BDB untuk Kabupatemn Simalungun yang nilainya milyaran rupiah gagal ditinjau, karena Bupati Simalungun maupun utusan Pemkab, seperti Wakil Bupati, Sekda maupun para Kadis tidak hadir menjelaskan dan menunjukkan lokasi proyek BDB kepada tim IX.

“Padahal, BDB yang diperoleh kabupaten/kota termasuk Simalungun, tidak terlepas berkat lobi-lobi anggota dewan dari dapilnya, dengan harapan penggunaan dana BDB itu benar-benar langsung menyentuh kepentingan masyarakat, sehingga pengajuan BDB kedepan dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan porsinya,” tambah Janter seraya meminta BPK maupun aparat terkait untuk melakukan audit proyek BDB ini, apakah dikerjakan sesuai dengan rencana atau fiktif.(ysc)

Rubrik: 

Add new comment