You are here

Pejabat Keuangan Pemprovsu Jadi Saksi Korupsi Bansos

(foto int/ist)

MEDAN, MANDIRI :Sidang lanjutan dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) pada Biro Umum Pempropsu tahun 2011 dengan terdakwa Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) Sekretariat Daerah Pempropsu, Subandi, kembali digelar Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (2/10) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pejabat di Biro Umum Pempropsu.

Saksi Zulfan Batubara, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Biro Umum Pempropsu, mengungkapkan pernah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dana bansos pada Biro Umum tahun 2011. Penerbitan SPM tersebut berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang diterbitkan bendahara pengeluaran PPKD.
"Tugas saya hanya menerbitkan SPM, kemana uang itu disalurkan saya tidak tahu,"katanya.
Zulfan juga mengaku pernah melihat bukti kwitansi peminjaman uang yang ditandatangani atasan terdakwa saat diperiksa di Kejaksaan.
 "Dari bukti yang pernah diperlihatkan pada saya saat diperiksa, ada kwitansi dan tanda terima yang diteken atasan terdakwa," ungkapnya.
Bahkan sejumlah dana bantuan sosial pada Biro Umum Pempropsu triwulan I tahun 2011 diduga dipakai oleh Kepala Biro Umum Pempropsu alm Ashari Siregar. Sedangkan dana yang dicairkan saat itu sebesar Rp1,25 miliar.
"Terdakwa pernah cerita pada saya, uang itu dipinjam atasannya. Buktinya pun ada, kwitansinya pernah saya lihat,"ungkap Zulfan Batubara, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Biro Umum Pempropsu, dalam keterangannya sebagai saksi.
Sementara itu Saksi Ramli Sihombing, selaku bendahara pengeluaran PPKD periode Januari-Juni 2011, mengaku menerbitkan SPP sesuai nota dinas yang diajukan Kabiro Umum pada Maret 2011 senilai Rp1,25 miliar. Dana itu seingat saksi diperuntukkan untuk bantuan sosial kemasyarakatan dan interaktif dan mitra kerja.
"Setelah SPP diterbitkan, dananya langsung masuk ke rekening terdakwa, selaku bendahara pengeluaran pembantu PPKD di Biro Umum," jelas saksi.
Saksi Muhammad Syafi'i, selaku Kabiro Keuangan Pempropsu periode Januari-Juli 2011, mengaku menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD) yang menyatakan uang tersebut ada. SPD yang ditandatangani saksi berdasarkan nota dinas Kabiro Umum sebesar Rp12,7 miliar.
Sementara itu, JPU dalam dakwaannya menyebutkan, dari Rp1,25 miliar dana bansos pada Biro Umum triwulan I tahun 2011 tersebut, hanya disalurkan kepada 26 penerima dana hibah dan bantuan sosial senilai Rp490 juta.
Sedangkan sisanya Rp918,2 juta digunakan terdakwa untuk memperkaya mantan Kabiro Umum Ashari Siregar, Aminuddin (bendahara pembantu pada Biro Binsos) dan diri terdakwa.
Untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya, majelis hakim menunda sidang sampai Selasa mendatang. [mad]
Rubrik: 

Comments

betol tu pak, dana BANSOS banyak yg ngak jelas..... salam MAHASISWA MEDAN
dana bansos kebanyakan yg viktif pak, teman-teman nya plt Gubsu yg makan uang rakyak apalagi ne mau pemilu bisa saja buat dana kampanye plt. gubsu. saran commen kami di muat donk di harian mandiri, karna kami tau harian ini banyak di baca orang2 pemerintah yg berkopenten. wasalam

Pages

Add new comment