You are here

Pemerintah Pusat Serahkan Urusan PBB Kepada Pemkab Simalungun

 
SIMALUNGUN, MANDIRI
Sesuai dengan amanat UU Nomor 28 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dimana salah satunya adalah mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang selama ini merupakan kewenangan pemerintah pusat. Terhitung sejak 1 Januari 2013 pengurusan PBB pada bidang perdesaan dan perkotaan (P2) dialihkan menjadi pajak daerah.
Pengalihan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten Simalungun dilakukan langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pematangsiantar Drs Pardamean Tambunan MM kepada pemerintah Kabupaten Simalungun yang diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Gidion Purba, Rabu, (30/1}, bertempat di ruang kerja Sekda.
Kepala KPP Pratama Pematangsiantar Drs Pardamean Tambunan MM, saat penyerahan tersebut mengatakan, pengalihan PBB kepada Pemerintah Daerah (Pemkab Simalungun) juga telah sesuai dengan peraturan bersama 2 menteri, yaitu Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang tahapan pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah.
“Pengalihan sektor ini kepada daerah juga merupakan bagian dari semangat UU otonomi daerah. Oleh karena itu diharapkan pelayanan pada masyarakat yang menyangkut tentang PBB dapat lebih baik, dimana PBB juga sangat dibutuhkan untuk keperluan administrasi masyatakat”, kata Pardamean.
Sementara itu, Sekda Simalungun Drs Gidion Purba saat menerima pengalihan urusan pemerintah pusat itu mengatakan bahwa, Pemkab Simalungun sangat menyambut baik program pemerintah pusat tersebut, apalagi hal tersebut merupakan urusan administrasi masyarakat.
 “Ini harus disikapi dengan baik terutama kepada instasi terkait hingga sanpai kepada pemerintahan yang paling bawah yaitu gamot (kepala dusun) dan segeralah melakukan pendataan pengutan PBB sehingga objek pajak di wilayah Kabupaten Simalungun sesuai dengan ketentuan”, himbau Sekda.
Selain itu Sekda  juga mengatakan hal ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat, karena pengurusan PBB cukup hanya disampaikan kepada tingkat kabupaten.
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Administrasi dan Umum Kabupaten Simalungun Rizal EP Saragih AP MSi, Kasie PBB pada Dinas PPKA Herna Lindawati Purba SH dan beberapa staf pada KPP Pratama Pematangsiantar. [mare]
Rubrik: 

Add new comment